Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan akurasi data-data pelanggan rumah tangga dengan beban listrik 900 VA. Hal ini menyusul rencana PLN mencabut subsidi bagi pelanggan rumah 900 VA yang dinilai tidak layak subsidi.

“Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 900 VA yang dinilai tidak layak diberikan subsidi. Karena menurut survey BPS dan verifikasi oleh PLN ada sekitar 18 juta dari 22 juta pelanggan 900 VA yang tidak layak menerima subsidi. Oleh karena itu PLN berencana mencabut subsidi tersebut. Dampaknya akan terjadi kenaikan tarif dasar listrik oleh masyarakat dengan daya 900 VA,” ungkap Satya ketika ditemui usai sidang paripurna DPR RI, Senayan Jakarta Rabu (12/10/2016).

Pemerintah, lanjut Satya, mengaku tidak sedikit menemukan pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 900 VA yang merupakan kelompok masyarakat cukup mampu. Namun tentunya hal tersebut harus didukung oleh data-data yang akurat dan proses verifikasi yang matang. Sehingga pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Selain itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meminta agar kenaikan Tarif dasar listrik (TDL) yang merupakan imbas dari pencabutan subsidi ini pembebanannya tidak memberatkan masyarakat secara langsung. Dengan kata lain, ia meminta jikapun TDL naik, kenaikannya dilakukan secara bertahap per tiga bulan alias tidak langsung.  

“Jadi pencabutan subsidi ini tujuannya merubah paradigma subsidi harga yang selama ini diterapkan kepada beberapa komponen harga di masyarakat, menjadi subsidi langsung tunai ke rakyat. Misalnya subsidi untuk pendidikan dan subsidi sosial lainnya yang mekanismenya dengan berbagai cara. Hal serupa juga akan dilakukan pada bahan bakar, elpiji 3 kg yang juga akan dicabut subsidinya,”pungkasnya.(ayu) foto:Iwan/mr.